3,241 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Pasaman (Centangbiru) -Wakil ketua komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Donizar melakukan kunjungan ke kantor Wali Nagari Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, (30/6).

Agenda kali ini dalam rangka reses, yang dihadiri oleh wali Nagari Tanjuang Baringin beserta jajaran pemerintahan nagari, perangkat jorong dan utusan masing-masing jorong.

Wali Nagari Tanjung Beringin, Jafri menyampaikan, bahwasanya disaat adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanganan covid-19, banyak mengalami problema ditengah masyarakat. Terutama BLT dari kemensos, dikarenakan tidak adanya pembaharuan data dari dinas sosial.

“Kedepannya saya sangat mengharapkan hal yang terjadi saat ini, tidak terulang lagi. Kami selaku pemerintahan nagari menjadi ujung tombak sasaran masyarakat,” ujar Jafri.

Menanggapi keresahan akan permasalahan itu, Donizar mengatakan persoalan ini hampir diseluruh nagari/desa di Sumbar juga mengalami dilema yang sama.

“Keluhan yang dialami pemerintahan nagari tersebut kepada dinas terkait,” ujar Donizar.

Setelah melakukan reses di Nagari Tanjuang Baringin, anggota DPRD Sumbar yang merupakan putra asli Lubuk Sikaping ini, bergerak ke Jorong Air Abu, Nagari Lima Koto, Kecamatan Bonjol, Pasaman. ditempat ini Donizar merasa tersanjung terhadap antusias masyarakat menyambut kedatangannya.

“Apresiasi dan terima kasih, meski dimalam hari dan dengan kondisi pemukiman yang terpelosok, masyarakat menunggu kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasinya demi membangun kampung halamannya,” ungkap Donizar.

Sementara, Wali Jorong Aia Abu, Orlefli mengatakan bahwa selama ini baik anggota DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi, belum pernah ada yang datang dalam rangka reses, baru kali Donizar selaku anggota DPRD Provinsi melakukan reses.

Dalam kunjungan Donizar itu, Orlefli menyampaikan aspirasi dari masyarakat jorongnya, berupa adanya akses jembatan lurah kandang yang statusnya sudah darurat, penghubung antar kampung ke kampung lainnya, yang merupakan akses perjalanan menuju pertanian masyarakat, serta susahnya akses internet yang membuat pelajar maupun mahasiswa terhambat dalam melakukan proses pembelajaran daring.

“Semoga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat/konstituen berupa aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan dan mendapat solusi secepatnya”, tutur Orlefli.

(Unc)