Pelonggaran Mudik Dengan Syarat, Solusi Pulkam Lancar Jauh Dari Penyebaran Covid-19
dr Wendra Saputra

1,047 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Centangbiru – Pemerintah Republik Indonesia melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19, secara resmi telah menerbitka pengaturan dan pembatasan mudik lebaran, aturan tersebut tertuang dalam Adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang peniaadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 M.

Adendum yang ditandatangani Langsung oleh Ketua Satuan Tugas Penangangan covid-19 Pusat Doni Monardo, yang isinya menjelaskan akan peniadaan mudik dari selama H-14 (22 April-5 Mei 2021) dan H-7 peniadaan arus balik (18 Mei-24 Mei 2021).

Dalam Tradisi Umat Islam, lebaran adalah momen perekat silaturrahmi bersama sanak keluarga di kampung halaman.

Dari sudut pandang para perantau muslim, tentulah peniadaan mudik lebaran yang tertuang di Surat edaran tersebut sangat merugikan mereka. Bagaimana tidak, pulang kampung yang notabene hanya satu tahun sekali tidak bisa mereka tunaikan dan bahkan terhitung lebaran 2021 ini, berarti ini adalah lebaran kedua pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah.

Jika dilihat dari sudut pandang perantau, tentu pelarangan mudik bertentangan dengan semangat tradisi silaturrahmi lebaran Idul Fitri yang merupakan tradisi menahun turun temurun yang sudah dilaksanakan dari kakek buyut rakyat bangsa ini.

Banyak perantau berkata “Satu tahun kami merantau, mengumpulkan duit, tujuannya adalah pulang dan bersilaturrahmi dengan sanak saudara di kampung. Namun sudah dua kali lebaran tidak bisa pulang, tentu suatu hal yang cukup menyedihkan”.

Ada lagi keluhan dari para sopir dan pengusaha tranportasi, “Satu kali setahun kami akan panen jumlah penumpang, untuk menutupi kekurangan selama ini, ternyata penumpang dilarang mudik oleh pemerintah”.

Hal ini belum lagi keluhan pelaku ekonomi lainnya, yang mengais rezeki dan keuntungan banyak jika perantau banyak yang pulang kampung.

Namun disisi lain, pemerintah melaksanakan pembatasan mudik dengan alasan ingin mengendalikan penumpukan penduduk, sehingga bertujuan menahan laju lonjakan penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, tentu pembatasan mudik hanya akan membuat masyarakat semakin antipati terhadap Covid-19.

Menengok kondisi saat ini, kebanyakan masyarakat sudah jenuh dengan Covid-19, banyak pendapat miring maupun opini negatif yang dijadikan argumen di tengah masyarakat terkait Covid-19 ini, kecenderungan masyarakat menilai segala hal tentang Corona telah diatur untuk kepentingan beberapa pihak, hal itu terus berkembang dimasyarakat.

Rumor yang tidak benar ini, tentu tidak boleh kita biarkan berlarut-larut, jika ingin program pemberantasan Covid-19 dapat sinkron dengan masyarakat, janganlah melaksanakan hal-hal yang membuat masyarakat semakin antipati dan berprasangka negatif.

Cari solusi yang bisa mengakomodir keduanya

Menurut persepsi saya, sebagai tenaga kesehatan, pembatasan mudik bisa saja diperlonggar dengan syarat pemudik sudah melaksanakan tes swab antigen, vaksinasi dan tentu tetap pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Pilihan pelaksanaan diatas, saya rasa bisa menjadi solusi, SWAB Antigen sebagai moda perjalanan baik darat, maupun udara, pemeriksaan yang kilat dan ketepatan diagnosa mendekati angka 80 persen, bisa menjadi pillihan syarat mudik untuk menjamin pemudik aman dari menularkan atau ditularkan Covid-19.

Dari sisi lain, kelonggaran mudik juga bisa diberikan kepada pemudik yang sudah vaksinasi lengkap. Tentu ini bisa menjadi solusi selain solusi bagi pemudik, juga solusi dari problem angka vaksinasi yang masih rendah.

Mari kita buktikan, dan yakinkan, bahwa promosi pencegahan pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi yang selama ini kita agung-agungkan dalam pencegahan Covid-19, bisa kita laksanakan untuk keamanan mudik.

Yakinlah, jika larangan mudik ini terus dipaksakan, maka masalah baru tidak bisa terhindarkan, pengendalian penyebaran Covid-19 juga tidak bisa terlaksana dengan baik.

Lebih baik mengambil pelonggaran mudik dengan syarat tertentu daripada melarang mudik yang membuat masyarakat semakin antipati.

Penulis : dr. Wendra Saputra (Kepala Puskesmas Bawan)