2,741 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Lubuk Sikaping (Centangbiru) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Pasaman Rudi Apriasi memastikan seluruh kader dan pengurus Demokrat di Pasaman tidak pecah dan tidak ada dualisme kepengurusan, pasca Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar sekelompok orang mengatasnamakan partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara akhir pekan lalu.

Dengan tegas, Rudi Apriasi mengatakan, seluruh pengurus DPC Demokrat Kabupaten Pasaman bulat suara bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua yang resmi dihasilkan kongres sah sesuai AD/ART.

“Saya pastikan seluruh Kader dan pengurus Demokrat di Kabupaten Pasaman satu suara, tidak dualisme kepengurusan, semuanya bersama dengan AHY,” ujar Rudi Apriasi kepada Centangbiru, Senin (8/3/2021).

Menurut Rudi, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Pasaman ini menegaskan, kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui dalam lembaran negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

“Jadi tidak masuk di logika juga ketika kubu sebelah melaksanakan KLB lalu menyebut ada pemimpin baru. Padahal sangat jelas bahwa tidak satupun persyaratan pelaksanaan KLB terpenuhi. Jadi saya dan seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD Pasaman sudah sangat pasti menolak hasil KLB tersebut,” tegas Rudi Apriasi.

Menurut Rudi, penolakan KLB itu datang dari seluruh kader dan pengurus partai Demokrat yang sah, dirinya juga memastikan seluruh kader sudah sumpah setia berada di bawah kepemimpinan AHY.

Jadi kami di partai Demokrat bersama jutaan kader Demokrat lainnya, tambah Rudi, hampir 99,9 persen menyatakan tetap dan setia bersama kepemimpinan Ketum AHY. Memang ada beberapa pembelot, tapi itu hanya segelintir. Bisa dihitung dengan jari saja.

Rudi Apriasi juga dengan tegas bagi kader atau pengurus yang membelot kepada kepengurusan KLB di Sibolangit akan diberikan sangsi tegas berupa pemecatan dari partai.

Rudi juga menduga, bahwa terselenggaranya KLB yang cacat hukum Jumat lalu itu, menunjukkan adanya oknum kekuasaan yang terlibat.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM agar tidak melegalkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

“Sikap kami juga sebagai bentuk agar kebenaran ditegakkan serta membuka hati pemerintah untuk tidak berbuat dzalim kepada Partai Demokrat,” pungkas Rudi Apriasi.

(Unc)