864 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Lubuk Sikaping (Centangbiru) – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman, Rudi Apriasi, ST sangat menyayangkan dan mengaku tidak habis pikir dengan keputusan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara mendadak.

Dikatakan Anggota DPRD Pasaman ini, keputusan pemerintah tersebut akan memicu angka inflasi yang tinggi, ditambah lagi pengumuman kenaikan disampaikan saat masyarakat tengah bekerja.

“Dengan kenaikan harga BBM, ekonomi masyarakat semakin sulit. Untuk itu, kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman dan Fraksi Demokrat DPRD Pasaman selalu turun tangan langsung ke tengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan agenda berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita harus sama-sama sakit, kesengsaraan rakyat haruslah dibantu dan kita wajib menolong dan berbuat. Semoga bisa meringankan beban hidup masyarakat,” ujar Rudi Apriasi, politisi asli Rao ini, kepada Centangbiru, Selasa (6/9/2022).

Rudi juga mengingatkan, bahwa dalam UUD 1945, pemerintah wajib melindungi seluruh rakyatnya, termasuk melindungi dari ancaman ekonomi. Itulah yang diwujudkan dalam kebijakan subsidi.

“Setiap warga negara berhak menerima subsidi, pemerintah kan sudah mengutip pajak dari rakyat, itu harus dikembalikan dalam bentuk subsidi,” tambahnya.

Menteri Keuangan, lanjut Rudi, juga tidak memberikan penjelasan yang bisa menenangkan rakyat. Akibatnya, kepanikan saat ini sedang terjadi di masayarakat. Ia khawatir kepanikan ini akan berdampak buruk, terutama dalam sektor ekonomi.

“Makanya, saya minta pemerintah jujur, kalau memang kondisi sulit, ya pembangunan tak prioritas seperti pemindahan ibukota ditunda dulu,” tutur Rudi.

Jika pemerintah terus membuat keputusan yang menyengsarakan rakyat, menurut Rudi, akan membuat pemerintah mengalami kerugian, karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pemerintah.

“Masalah kita sudah banyak, pemerintah jangan perbanyak masalah lagi. Kalau masalah BBM, itu bukan melahirkan anak masalah, tapi sudah cucu atau cicit masalah. Pemerintah harus pro dengan rakyat, carikan solusi rakyat, bukan menambah masalah,” pungkasnya.

(Unc)